Sintang, Kalbar – Kabupaten Sintang menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pendapatan se- Kalimantan Barat Tahun 2024 pada 31 Oktober 2024 sampai 2 November 2024. Pembukaan Rakor Pendapatan se-Kalbar dilaksanakan di Hermes Sky Garden Hotel My Home pada Kamis (31/10).
Selimin Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang menyampaikan pihaknya menghadirkan 6 orang narasumber yakni dari Kemendagri, Bappenda Provinsi Kalbar, Bappenda Kabupaten Bogor, Bappenda Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia dan Bank Kalbar, dalam rakor tersebut.
“Seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dengan senang hati menyambut seluruh peserta dan narasumber di Bumi Senentang. Kami beserta pengusaha, UMKM, masyarakat Kabupaten Sintang berharap seluruh tamu, dapat menikmati kuliner khas Sintang, membeli oleh-oleh seperti kain tenun khas Sintang, pernak-pernik etnik, kuliner-kuliner khas Sintang dan lain-lain,” harap Selimin.
Ditunjuknya Kabupaten Sintang sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor Pendapatan Daerah se Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah berdasarkan hasil kesepakatan Bappenda se Kalbar saat Rakor Pendapatan se Kalbar di Kabupaten Sambas tahun 2023 yang lalu.
“Tema rakor tahun 2024 ini adalah Sinergi dan Kolaborasi Pendapatan Daerah Menuju Kalbar Mandiri. Peserta berasal dari 14 kabupaten kota Se Kalbar yang merupakan Kepala Bappenda, Kepala Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah Se Kalimantan Barat, dan Kepala UPT PPD Se Kalimantan Barat,” kata Selimin.
Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan agar Bappenda se Kalimantan Barat bisa bahagia berada di Kabupaten Sintang.
“Kami ingin belajar dari kabupaten kota di Kalbar ini. Karena pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang masih kecil yakni hanya 5 persen atau setara dengan Rp175 miliar dari total APBD Rp2 triliun. Kita harus belajar dengan Pemprov Kalbar dan kabupaten kota, bagaimana cara meningkatkan PAD,” ujar Bupati Sintang.
Dikatakannya, investasi kebun sawit banyak, tambang ada 3, tapi belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Selama ini Pemkab Sintang hanya pungut pajak alat berat, galian C dan BPHTB. Pengelolaan aset daerah juga lemah. “Kita juga banyak menyumbang aset untuk pihak lain. Kita sudah belajar ke Kapuas Hulu karena mau mendirikan BUMD. Kita terus belajar dan belajar. Jangan malu ikut yang sudah sukses dan pandai,” kata Bupati Sintang.