Sintang, Kalbar – Desa Sungai Maram, Kecamatan Tebelian pagi itu masih berembun. Tanah di desa itu tampak basah, setelah semalam diguyur hujan. Musim hujan mulai tiba. Pertanda lahan harus segera dipupuk agar siap ditanami. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, satu masalah kembali menghantui para petani, yaitu pupuk bersubsidi yang tak kunjung tersedia.
“Begitu musim tanam dimulai, pupuk malah hilang,” keluh Sahri, seorang petani di desa itu. Bagi para petani di Kabupaten Sintang, terutama di kecamatan-kecamatan pedalaman, kelangkaan pupuk bersubsidi bukan sekadar isu teknis, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang terus berulang, seperti ritual tahunan yang tak pernah terselesaikan.
Keluhan ini telah disampaikan para petani kepada Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti. Dalam kunjungannya ke desa-desa, Indra mendapati cerita serupa di banyak tempat: pupuk datang terlambat, jumlahnya tak mencukupi, sementara kebutuhan tanam tidak bisa menunggu. “Kami sudah tanam bibit, tapi pupuk belum ada. Kalau telat, panenan bisa turun,” kata seorang petani di Desa Tertung
Di beberapa desa, para petani bahkan harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kios resmi terdekat, hanya untuk mendapati rak pupuk yang kosong. Di desa lain, stok justru datang setelah masa pemupukan awal terlewat, membuat manfaat pupuk berkurang dan hasil panen merosot. Sebagian petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya bisa dua kali lipat lebih mahal. Bagi mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada sawah, keputusan itu terasa berat.
Kelangkaan pupuk seolah telah menjadi benang kusut yang sulit diurai, sementara upaya perbaikan distribusi sering kali terbentur banyak hal, seperti akses yang jauh, pengawasan yang lemah, hingga kuota yang tak sebanding dengan luas sawah.
Indra Subekti mengakui bahwa persoalan ini belum menemukan solusi yang benar-benar tuntas. Dalam beberapa pertemuan, ia mendengar sendiri bagaimana para petani merasa menjadi pihak yang paling dirugikan dari ketidakpastian distribusi. “Kalau sudah begini, kami bingung mau mengadu ke siapa,” ujar seorang petani di Desa Kelam Permai dengan nada pasrah.
Kelangkaan pupuk bagi mereka bukan sekadar soal kebutuhan tani, tetapi soal keberlanjutan hidup, masa depan keluarga, dan keyakinan bahwa tanah yang mereka pijak masih layak diperjuangkan. Setiap musim tanam, para petani kembali menggantungkan harapan pada batang-batang padi yang mulai tumbuh, sembari berharap tahun mendatang tidak lagi menghadirkan cerita yang sama.
Menurut cerita para petani, mereka kadang terpaksa merogoh kocek hingga lebih dari Rp200 ribu per karung pupuk, jauh di atas HET yang dipatok pemerintah.
Di Desa Balai Agung dan Desa Perembang. Cerita petani juga sama, pupuk subsidi datang terlambat, stok kerap tidak sesuai daftar penerima, dan proses penebusannya sering menunggu lama karena belum rampungnya data penerima di sistem e-RDKK.
Sementara itu, data resmi menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang pada 2025 untuk beberapa jenis sebenarnya sudah mencapai angka yang cukup tinggi. Untuk pupuk NPK, misalnya, realisasi telah menembus lebih dari 90 persen dari total alokasi. Sementara Urea berada di kisaran 78 persen. Di atas kertas, angkanya meyakinkan.
Namun bagi petani, angka itu belum tentu berarti pupuk yang mereka butuhkan tersedia saat masa tanam tiba.
“Realisasi boleh tinggi, tapi distribusi ke desa kami kadang tidak lancar,” kata Sahri lagi saat saya kembali ke sawahnya pada sore hari. “Kami sudah mengurus RDKK, tapi begitu mau menebus, katanya jatah belum turun, atau belum masuk dalam sistem. Kondisi ini yang seperti itu sering sekali terjadi.
Di Desa Solam Raya, ada Mak Reni, 58 tahun, petani perempuan yang sudah 30 tahun menanam padi ladang. Ia menaruh dua karung pupuk non-subsidi di samping pondok kecil tempat ia mengupas padi dari sekam.
“Saya beli yang non-subsidi saja, meski mahal,” katanya. “Pupuk subsidi itu kadang seperti mimpi, semua orang bicara, tapi kami jarang benar-benar lihat barangnya.”
Harga karung pupuk NPK yang dibelinya mencapai Rp280 ribu. Terpisah Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, ia mengakui bahwa keluhan ini nyata dan berulang.
“Setiap reses, isu pupuk subsidi selalu muncul,” katanya. “Petani merasa tidak lagi mendapatkan kepastian. Kelangkaan ini bukan hanya soal barang, tapi soal ketahanan pangan daerah,” katanya lagi.
Indra mengatakan pihaknya akan membawa persoalan ini ke dalam rapat di DPRD dan meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan serta mengurai bottleneck distribusi. “Pemerintah harus memastikan HET bukan sekadar angka di kertas. Petani berhak mendapatkan harga sesuai aturan,” katanya.
Pernyataan sama disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman. Ia berulang kali menyoroti krisis pupuk subsidi yang berulang di kalangan petani, khususnya di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan wilayah lainnya di Sintang. Menurutnya, meski kuota terus ditambah, distribusi pupuk subsidi masih belum memadai dan tetap sulit dijangkau oleh petani.
“Masalah pupuk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, pada dasarnya sama, yaitu langka dan mahal,” kata Hikman. Ia menambahkan bahwa pupuk subsidi, yang mestinya menjadi penopang produktivitas para petani sawit dan tanaman lainnya, jumlahnya terbatas.
Hikman menyebut aspirasi petani soal kekurangan pupuk sudah disampaikan setiap tahun, tetapi belum ada solusi jangka panjang yang efektif. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa DPRD terus mendesak pemerintah agar memperhatikan persoalan ini secara serius.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang, Martin Nandung, menyatakan bahwa pihaknya terus mengawasi penyaluran pupuk agar tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa pupuk subsidi “adalah hak dasar petani,” dan menegaskan bahwa distribusi harus dilakukan “tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.”
Namun, Martin juga mengakui bahwa tantangan geografis menjadi kendala serius di Sintang, terutama di kecamatan pedalaman seperti Kayan Hulu dan Kayan Hilir. Biaya angkut tambahan akibat medan sulit menurutnya tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga memerlukan kesepakatan bersama antara agen, kelompok tani, dan gapoktan.
Ia juga mendorong kelompok tani untuk segera menyerap sisa alokasi pupuk yang masih ada agar realisasi bisa maksimal sebelum akhir tahun anggaran.