Sintang, Kalbar – Bicara soal infrastruktur di Kabupaten Sintang memang tidak ada habisnya. Bukan tentang kemajuan, tetapi tentang penantian panjang yang belum juga berujung. Di saat banyak daerah lain mulai menikmati jalan mulus dan konektivitas yang lebih baik, kondisi di sejumlah wilayah Sintang justru berkebalikan. Salah satu yang merasakan dampak paling berat adalah masyarakat di kawasan Ketungau, mulai dari Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, hingga Ketungau Hulu.
Ruas-ruas jalan utama yang menjadi nadi pergerakan ekonomi dan sosial warga di tiga kecamatan itu masih jauh dari kata layak. Bahkan, tidak jarang disebut lebih mirip lintasan off-road daripada jalan umum yang seharusnya bisa dilalui kendaraan standar. Kondisi ini bukan hal baru. Sudah berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Namun hingga kini, perbaikan menyeluruh tetap menjadi sesuatu yang hanya hadir dalam wacana.
Pemandangan jalan berlubang, rusak parah, dan berlumpur menjadi rutinitas warga Ketungau ketika musim hujan tiba. Lumpur tebal dapat menenggelamkan ban kendaraan hingga setengah, membuat perjalanan berkilo-kilometer memakan waktu berjam-jam. Namun musim kemarau pun tidak memberi banyak kelegaan. Debu tebal mengepul di sepanjang jalan, mengganggu kesehatan dan jarak pandang pengemudi.
“Itu kenyataan setiap hari. Kalau musim hujan berlumpur, kalau musim kemarau berdebu,” ungkap Lusi, anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Dapil Sintang 2.
Menurutnya, banyak warga sudah putus asa dengan kondisi ini. Tidak hanya soal kenyamanan, tetapi soal keselamatan. Jalan yang rusak parah sering memaksa pengendara melawan medan ekstrem. Tidak jarang kendaraan amblas, selip, atau bahkan rusak total akibat terperosok di jalan berlubang.
“Mobil double gardan, itu yang bisa lewat. Kalau bukan itu, berat. Kalau memaksa, siap-siap amblas,” ujar Lusi.
Keluhan ini bukan hanya pendapat pribadi. Hampir semua kendaraan kecil dan menengah menghindari perjalanan jauh ke wilayah Ketungau, kecuali terpaksa. Muatan barang pun sering terhambat, membuat harga kebutuhan pokok melambung ketika musim hujan tiba.
Berdasarkan laporan media pada 2025, hanya sekitar 10 persen jalan dari jalur Sintang menuju Ketungau Hulu yang benar-benar mulus. Sisanya lebih dari 90 persen berada dalam kondisi rusak sedang hingga rusak parah.
Artinya, sebagian besar ruas yang menghubungkan Sintang dengan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut masih belum mampu mendukung pergerakan warga secara aman dan cepat.
Tak mengherankan bila beberapa wilayah Ketungau disebut sebagai daerah paling terisolasi di Kabupaten Sintang. Bahkan dalam beberapa kasus, warga harus menempuh jalur hutan atau jalan setapak alternatif hanya untuk mencapai fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Ada cerita tragis yang beberapa kali terulang, warga harus menggotong jenazah sejauh 3–4 km karena ambulans tak bisa menembus jalan berlumpur. Peristiwa seperti ini menggambarkan betapa kritisnya kondisi infrastruktur di sana.
Menurut Lusi, persoalan jalan di Ketungau tidak berdiri sendiri. Ada persoalan kewenangan yang membelah ruas jalan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Ruas Sintang menuju Semubuk merupakan kewenangan Pemprov Kalimantan Barat. Sementara ruas dari Semubuk menuju Simpang Merakai dan dari Simpang Merakai menuju Pintas Keladan berada di bawah tanggung jawab Pemkab Sintang.
“Kita komunikasikan juga dengan dewan provinsi. Setidaknya dana aspirasi mereka masuk ke jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sintang,” jelasnya.
Kebutuhan untuk bersinergi ini memang mutlak. Sebab, sepanjang jalur ini merupakan satu-satunya akses darat bagi ribuan warga Ketungau yang ingin mencapai pusat kota Sintang. Jika salah satu ruas terputus, maka efeknya berantai: ekonomi lumpuh, layanan kesehatan sulit diakses, distribusi logistik terhenti, dan pendidikan terganggu.
Namun kolaborasi lintas pemerintah itu seringkali berjalan lambat. Anggaran terbatas, prioritas berubah, dan kondisi geografis yang berat sering menjadi alasan mengapa pembangunan jalan di Ketungau terasa stagnan.
Data perencanaan kabupaten menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Kabupaten Sintang masih memiliki ribuan kilometer jalan yang belum beraspal dan belum mantap. Sebagian besar berada di wilayah pedalaman seperti Ketungau.
Meski tidak ada data resmi yang merinci jumlah kilometer kerusakan per kecamatan, gambaran umum menunjukkan bahwa mayoritas jalan di daerah Ketungau—baik jalan kabupaten, poros desa, maupun jalan penghubung antar-kecamatan—termasuk dalam kategori rusak atau belum layak.
Artinya, persoalan di Ketungau bukan hanya soal satu atau dua titik kerusakan, tetapi persoalan struktural: jaringan jalan yang seharusnya menjadi tulang punggung mobilitas warga belum benar-benar hadir dalam bentuk yang memadai.
Kerusakan jalan di Ketungau bukan hanya angka atau data teknis. Ia adalah kenyataan yang menekan kehidupan sehari-hari warga.
Para petani kesulitan menjual hasil panen karena ongkos angkut lebih mahal, distributor enggan masuk karena risiko kendaraan rusak terlalu tinggi, sementara anak sekolah harus berangkat lebih pagi karena perjalanan bisa memakan waktu dua kali lebih lama.
Di bidang kesehatan, persoalan lebih berat lagi. Ambulans sering terjebak di jalan berlumpur, membuat pasien terlambat mendapat perawatan. Dalam kondisi darurat, keterlambatan beberapa menit bisa berakibat fatal.
Ketidakmerataan pembangunan ini semakin memperlebar jurang kesejahteraan antara daerah kota dan pedalaman.
Meski jalan rusak di Ketungau kerap menjadi topik pembahasan dalam sidang DPRD maupun rapat pemerintah, warga berharap tindakan nyata segera terjadi. Mereka tidak membutuhkan janji, tetapi realisasi. Lusi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan.
“Jalan ini urat nadi masyarakat Ketungau. Kalau tidak dibangun, bagaimana masyarakat mau maju?” ujarnya.
Harapan warga sederhana: jalan yang bisa dilewati kendaraan biasa, tidak harus mulus sempurna, tetapi layak dan aman.
Selama akses jalan masih menjadi hambatan terbesar, wilayah Ketungau akan terus berada dalam keterisolasian.