Sintang, Kalbar — Semangat masyarakat Bumi Senentang untuk menjadi petani sawit mandiri kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari kampung-kampung di Kecamatan Sepauk hingga desa-desa di Tempunak, geliat warga membuka lahan, menanam bibit, hingga mulai panen kecil-kecilan terasa sangat kuat. Sawit telah menjadi harapan baru bagi banyak keluarga. Harapannya sederhana: ekonomi membaik, dapur mengepul, anak-anak bisa sekolah hingga perguruan tinggi.
Namun, di tengah semangat itu, ada satu hambatan besar yang terus membayangi, infrastruktur jalan rusak.
Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat menjadi petani sawit mandiri tidak sejalan dengan kesiapan infrastruktur dasar, terutama jalan pengangkut hasil kebun. Masalah ini bukan baru. Sudah puluhan tahun kondisi jalan di sejumlah kecamatan di Sintang dikeluhkan masyarakat, namun perbaikan yang dilakukan jauh dari cukup.
“Saat masyarakat antusias menjadi petani sawit mandiri, infrastruktur jalan untuk mengangkut buah banyak yang masih rusak, ini salah satu kendala besar,” kata Nekodimus.
Menurutnya, semangat warga untuk mandiri seharusnya dijawab pemerintah dengan dukungan kebijakan yang tepat. Jalan-jalan desa dan poros kecamatan seharusnya menjadi perhatian utama, karena sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sintang.
Di beberapa desa di Kecamatan Tempunak, misalnya, petani harus menempuh jalur berlumpur bercampur kubangan sedalam lutut ketika musim hujan tiba. Truk-truk kecil pengangkut tandan buah segar (TBS) sering terperosok, menyebabkan buah terlambat dikirim ke pabrik. Bila TBS terlambat masuk timbangan, kualitasnya turun, harga ikut merosot.
Neko, sapaan akrab Nekodimusmengatakan kondisi itu masih terjadi secara berulang.
“Jadi ketika masyarakat menanam sawit mandiri, kalau lah tanaman itu tumbuh kemudian berbuah banyak, tetapi jalan untuk mengangkut tandan buah segar tidak bagus, ya percuma,” tegasnya.
Bahkan, buruknya jalan sering kali membuat biaya transportasi melambung. Petani harus membayar ongkos angkut lebih mahal karena para sopir truk mempertimbangkan kerusakan kendaraan. Pada akhirnya, keuntungan yang diperoleh petani menjadi jauh lebih kecil dibanding biaya produksi dan operasional.
“Ini juga membuat harga jadi murah di tingkat petani,” tambahnya.
Kondisi seperti ini menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, petani berjuang keras meningkatkan produksi dan kualitas kebun. Di sisi lain, infrastruktur yang menjadi kunci distribusi justru jauh tertinggal.
Saat ini, harga tandan buah segar di sejumlah pabrik kelapa sawit di wilayah Sintang relatif stabil, bahkan sesekali mengalami kenaikan. Menurut Nekodimus, rata-rata pabrik membeli TBS di angka Rp 3 ribu per kilogram.
“Harga TBS sekitar Rp 3 ribu per kilogram. Ini harga yang cukup bagus bagi petani. Harapannya bisa terus meningkat lagi,” ujarnya.
Namun, stabilnya harga TBS seperti tidak sepenuhnya mampu dinikmati petani. Selama jalur transportasi masih rusak parah, harga jual petani tetap akan ditekan oleh biaya angkut dan risiko kerusakan buah akibat keterlambatan.
Jika dihitung, petani yang memiliki produksi 1 ton per hari bisa kehilangan hingga ratusan ribu rupiah hanya karena biaya transportasi yang meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat mereka sulit berkembang, apalagi bila ingin memperluas lahan atau meningkatkan kualitas budidaya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sintang 6 yang meliputi Sepauk dan Tempunak, Nekodimus mengaku sering turun ke lapangan dan menyaksikan langsung kondisi jalan-jalan rusak yang dikeluhkan warganya.
Di beberapa titik, jalan desa berupa tanah kuning telah berubah menjadi kubangan besar selama musim hujan. Warga sering harus menarik kendaraan dengan tali rotan atau memanggil bantuan menggunakan traktor. Hal ini tidak hanya menghambat pengangkutan TBS, tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat lainnya, mulai dari anak sekolah, pedagang kecil, sampai pelayanan kesehatan.
Akses jalan yang baik seharusnya menjadi hak dasar yang diperoleh semua warga, namun hingga kini masih banyak desa yang tertinggal dalam pembangunan.
“Kondisi ini sudah terjadi sangat lama. Saya berharap bupati dan wakil bupati Sintang menaruh perhatian serius terhadap masalah infrastruktur jalan. Siapapun yang terpilih dalam Pilkada nanti harus memprioritaskan persoalan ini,” ujar Nekodimus.
Dalam pandangan Nekodimus, pemerintah perlu menganggap infrastruktur sebagai fondasi utama dalam mendorong sektor perkebunan rakyat. Tanpa jalan yang layak, berbagai program pemberdayaan petani tidak akan memberikan hasil maksimal.
Pemerintah daerah, katanya, perlu merencanakan strategi yang konsisten untuk memperbaiki jalan-jalan penghubung sentra produksi. Alokasi anggaran harus jelas, terukur, dan dijalankan dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran.
Selain itu, ia menyarankan agar setiap perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Sintang turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), khususnya untuk pembangunan atau perbaikan jalan usaha tani. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD yang terbatas.
“Kalau petani sudah bekerja keras, maka pemerintah pun harus hadir memberikan dukungan,” tegasnya.
Di sejumlah desa yang tengah berkembang sebagai sentra sawit mandiri, harapan sederhana menggantung di kepala para petani: jalan yang bagus agar mereka bisa bekerja lebih mudah.
Seorang petani di Tempunak, misalnya, menceritakan bahwa ia membutuhkan hampir dua jam untuk membawa TBS ke tempat penimbangan, padahal jaraknya hanya sekitar tujuh kilometer. Jika musim hujan tiba, perjalanan itu bisa memakan waktu empat jam atau lebih.
“Kalau jalan bagus, kami yakin bisa lebih sejahtera,” kata petani tersebut dalam sesi kunjungan kerja anggota dewan beberapa waktu lalu.
Harapan seperti ini bergema hampir di setiap kampung. Sawit bukan lagi hanya tanaman, tetapi simbol perjuangan ekonomi keluarga. Mereka ingin hasil kerja kerasnya dihargai dengan infrastruktur yang layak.
Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan, bukan hanya tentang pembangunan fisik. Ini menyangkut masa depan ekonomi daerah, kesejahteraan petani, dan kemampuan masyarakat untuk mandiri. Terlebih bagi Sintang yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan rakyat, terutama kelapa sawit.
Nekodimus menegaskan petani sudah bersemangat. Tugas pemerintah memastikan semangat itu tidak padam hanya karena jalan rusak.