Sintang, Kalbar – Pasca insiden kecelakaan tunggal yang meninggal bus DAMRI rute Sintang – Pontianak di ruas jalan Penyeladi, kritik tajam terhadap pengelolaan perusahaan DAMRI Kalbar mulai bermunculan.
Salah satunya datang dari mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Hatta.Ia mengkritik buruknya operasional Perum DAMRI di wilayah Kalimantan Barat. Hatta menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap armada, manajemen, hingga standar operasional perusahaan pelat merah tersebut.
Menurut Hatta, persoalan utama yang saat ini terlihat jelas adalah kondisi armada bus yang dinilai sudah tua dan tidak layak digunakan untuk operasional jarak jauh, seperti rute Sintang–Pontianak.
“Kalau kita lihat di lapangan, banyak armada yang digunakan itu sudah berumur. Bahkan ada indikasi kendaraan tersebut merupakan unit bekas dari daerah lain seperti Pulau Jawa yang masa operasionalnya sudah lewat,” ujar Hatta.
Ia menambahkan, kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan penumpang, tetapi juga berpotensi besar mengancam keselamatan.
Menurutnya, peremajaan armada adalah hal mutlak yang tidak bisa ditunda. “Tidak cukup hanya memperbaiki tampilan luar dengan pengecatan ulang. Paling penting adalah kondisi mesin, sistem pengereman, dan komponen vital lainnya. Kalau itu tidak layak, maka risiko kecelakaan sangat tinggi,” tegasnya.
Selain persoalan usia armada, Hatta juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kelayakan operasional kendaraan. Ia menilai proses uji kelayakan atau ramp check belum dilakukan secara optimal.
“Setiap kendaraan angkutan umum wajib melalui pemeriksaan berkala. Ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari jaminan keselamatan. Kalau ini diabaikan, maka kita sedang mempertaruhkan nyawa penumpang,” katanya.
Hatta menekankan bahwa sebagai perusahaan milik negara, DAMRI seharusnya menjadi contoh dalam penerapan standar keselamatan transportasi, bukan justru sebaliknya.
Tak hanya armada, Hatta juga menyoroti aspek sumber daya manusia, khususnya para pengemudi. Ia mengaku menerima banyak laporan terkait perilaku sopir bus yang dinilai kurang profesional.
“Masih ada sopir yang mengemudi secara ugal-ugalan, tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Menurutnya, pengemudi angkutan umum seharusnya memiliki standar kompetensi yang tinggi, tidak hanya dari sisi keterampilan mengemudi, tetapi juga sikap dan etika di jalan.
“Harus ada pelatihan rutin, evaluasi berkala, dan penegakan disiplin. SOP berkendara itu harus jelas dan ditegakkan tanpa kompromi,” tambahnya.
Minimnya Rambu Lalu Lintas Jadi Faktor RisikoHatta juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan, khususnya minimnya rambu lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kalimantan Barat. Ia menyebut kondisi ini turut memperbesar potensi kecelakaan.
“Di beberapa titik, terutama di jalur Penyeladi dan sepanjang Sintang ke Pontianak, rambu lalu lintas sangat minim. Ini menyulitkan pengemudi dalam membaca kondisi jalan,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan rambu lalu lintas sangat penting sebagai sistem peringatan dini bagi pengemudi, terutama di jalur rawan kecelakaan.
“Kalau rambu tidak ada, pengemudi yang tidak familiar dengan jalur tersebut bisa sangat berisiko. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hatta mengingatkan agar permasalahan ini tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab antar instansi. Ia menilai keselamatan transportasi adalah tanggung jawab bersama antara operator dan pemerintah.
“Jangan sampai nanti ketika terjadi kecelakaan, masing-masing pihak saling menyalahkan. Ini tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pihak DAMRI, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya dalam memastikan keselamatan transportasi publik.
Di akhir pernyataannya, Hatta mendesak adanya evaluasi total terhadap operasional DAMRI di Kalimantan Barat. Ia menyebut langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Peremajaan armada harus segera dilakukan. Selain itu, manajemen juga harus dibenahi, termasuk sistem pengawasan dan SOP operasional,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas jalan, termasuk pemasangan rambu lalu lintas di titik-titik rawan kecelakaan.
“Keselamatan penumpang itu yang utama. Jangan sampai kita menunggu korban berikutnya baru bertindak,” pungkas Hatta.
Dengan berbagai catatan tersebut, Hatta berharap ada langkah konkret dari semua pihak untuk memperbaiki sistem transportasi publik di Kalimantan Barat, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang aman, nyaman dan layak. (tantra)