Wabup Sintang Hadiri Rakorwasin BPKP Kalbar

33

Sintang, Kalbar – Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah dan Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang, Ardatin mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/6).

Rakorwasin mengambil tema ‘Meningkatkan Peran Pengawasan Intern Dalam Mengawal Keselarasan Visi-Misi Kepala Daerah dengan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat’. Rakorwasin dibuka oleh Kepala BPKP yang dalam hal ini diwakili Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto. Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji hadir sebagai Keynote Speech.

Diskusi Panel menghadirkan empat orang narasumber yakni Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat. Hadir sebagai peserta Rakorwasin Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, dan Inspektur se Kalimantan Barat.

Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto usai mengikuti Rakorwasin menyampaikan, sebagai unsur pengawas pemerintahan daerah, dalam hal penggunaan keuangan, inspektorat mesti harus kuat, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di OPD-OPD bisa diatasi dengan baik.

“Ke depannya akan terus melakukan komunikasi yang lebih intens, dengan melakukan pembinaan yang terus menerus ke OPD-OPD yang ada di Kabupaten Sintang,” kata Wabup Sintang.

Ia mengatakan, kalau komunikasi jalan, pihaknya yakin semuanya akan menjadi lebih baik. “Pemerintah pun akan menjadi bersih dan berwibawalah,” ujar Wabup Sintang.

Sementara Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang, Ardatin mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan OPD-OPD di Kabupaten Sintang.

“Kami akan tetap melakukan pengawasan sesuai dengan program kerja yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT),” katanya. Karena terbatasnya anggaran, lanjut dia, OPD-OPD yang berisiko itulah yang dilakukan pemeriksaan.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pada setiap pemerintah kabupaten/kota untuk terus aktif dan harus membenahi diri lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

“Dalam Rakor Pengawasan, saya sampaikan agar para inspektorat aktif, harus berani dan analisa argumennya harus benar serta bagus. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang tejadi dia sudah menjadi filter pertama untuk itu,” ujar Sutarmidji.